TEORI HUKUM

ARTI, FUNGSI DAN KEDUDUKAN TEORI HUKUM

Arti Teori Hukum menurut Konsep Legal Teori

1. Sekumpulan preposisi yang di dalamnya terdapat konsep-konsep yang diberikan definisi dan saling terkait.
2. Pandangan sistimatik dari hubungan antar variabel
3. Tujuannya menjelaskan dan meramalkan suatu gejala melalui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Teori Hukum menurut Tan Kamello

Suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (legal statment), yang dibentuk dari hubungan antara variabel hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada serta dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasikan suatu peristiwa hukum tertentu.

Fungsi Teori Hukum

1. Sebagai alat/pisau untuk melakukan analisis gejala hukum
2. Merumuskan abstraksi dan fakta hukum
3. Melengkapi kekosongan hukum terhadap ilmu hukum mengenai gejala hukum masa lampau dan hukum yang sedang terjadi.
4. Memberikan pemikiran kedepan tentang gejala hukum yang akan terjadi.

Kedudukan Teori Hukum

1. Teori Hukum memiliki arti penting bagi pusat pemikiran dalam melahirkan hukum tertentu
2. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan hukum
3. Sebagai otoritas untuk membentuk dan mempertahankan pernyataan hukum

Teori Hukum Kuno Tentang Aliran Hukum Alam

1. Aristoteles 384

• Manusia ini adalah bagian dari alam, manusia bagian dari ciptaan tuhan dan Manusia memiliki pemikiran yang aktif
• Hukum Alam punya kekuatan yang sama dimana-mana dan tidak eksis karena kontemplasinya manusia
• Hukum Alam itu universal/ada di mana-mana (Nature Law is Universal Every Where). Sedangkan Hukum positif harus dipatuhi bahkan bertentangan dengan hukum alam.

2. Thomas Aquinas (1225 – 1275)

• Di dalam hukum alam ada/perlu stabilitas
• Menurutnya hukum adalah aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan atau suatu tindakan, dimana manusia dirangsang untuk bertindak atau tidak bertindak karena hukum itu sifatnya mengikat seseorang untuk bertindak.
• Hukum tidak lain adalah perintah yang rasional dari sesuatu yang memperhatikan hal-hal yang baik, yang disebarluaskan atau dipublikasikan kepada masyarakat.

3. Grotius

• Manusia itu sangat ingin bermasyarakat, suka kedamaian. Salah satu ajarannya, yaitu “Pacta Sun Servanda” janji itu harus dihormati.
• Janji ada di dalam moral dan berakibat pada moral dan Perjanjian ada dalamhukum dan mempunyai akibat hukum 

4. Jhon Lock

Menurut Jhon Lock The lost of man generally refers, The actions to judge of their attitude or deligated

• Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka mereka untuk menilai atau memberi nilai mana perbuatan yang jujur dan mana perbuatan yang curang.
• Fungsi kehidupan masyarakat (hubungan sosial) adalah untuk melindungi hak-hak alamiah dari seorang individu.

5. Jeremy Bentham

• Ia adalah reformis asal Inggris yang mendefinisikan The Principle of The Greates Number of People. “Pada Prinsipnya Kebahagiaan yang Paling Besar adalah Kebahagiaan Masyarakat”

PANDANGAN ALIRAN HUKUM POSITIF

Hukum positif pertama kali digunakan dalam literatur jerman sampai pertengahan abad 19. Aliran ini disebut juga “Gesetztes Recht”. Teori yang dibentuk oleh hukum positif ini adalah otoritas tertinggi seperti halnya Pemerintah/Penguasa. Aliran hukum positif adalah aliran empirisme yang dibutakan atau buta tentang nilai-nilai.

Menurut Aliran Hukum Positif

• Hukum (menurut Jhon Austin) adalah seperangkat perintah baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa pada masyarakat yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya adalah pihak yang paling tinggi. (Baca TAP MPR No. 23/2000, UU No. 10/2004 yang disebut Hierarki Norm)
• Hukum (menurut Black Stone) adalah aturan atau tindakan-tindakan yang ditentukan/dikeluarkan oleh orang yang berkuasa untuk orang yang dikuasai.

Pelopor Aliran Hukum Positif 

Hans Kelsen (1888 – 1973)

• Hukum adalah suatu perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia, dan hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi.
• Hukum itu didasarkan pada kaidah normatif dan ilmu hukum adalah pengetahuan tentang norma.
• Norma itu diturunkan dari norma-norma lain dan norma tersebut adalah aturan yang harus dimiliki individu dengan cara-cara tertentu.
• Norma tertinggi adalah “Ground Norm/Basic Norm”

Teori Hukum Murni

Hans Kelsen (1881-1973), adalah pelopor aliran ini. Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum.

Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritisi hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi olehideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Bukunya yang terkenal adalah Reine Rechslehre (ajaran hukum murni). Teori hukum murni ini lazim dikaitkan dengan Mazhab Wina. Mazhab Wina mengetengahkan dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni, dalam arti yang paling tidak mengenal kompromi, yaitu pengetahuan yang bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya. Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika. 

Salah satu ciri yang menonjol pada teori hukum murni adalah adanya suatu paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Negara dan hukum dinyatakan identik, sebab negara hanya suatu sistem perilaku manusia dan pengaturan terhadap tatanan sosial. Kekuasaan memaksa ini tidak berbeda dengan tata hukum, dengan alasan bahwa didalam suatu masyarakat hanya satu dan bukan dua kekuasaan yang memaksa pada saat yang sama.

Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum.

Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodoligi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktek normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja.

1. Norma Dasar

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana ; kita menilai sebuah aturan “seharusnya” dengan memprediksinya terlebih dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan “seharusnya”, di sana harus ada presupposition yang merupakan pengandaian.

Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norm moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (act of will). Sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagaiBasic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.

Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklain bahwa presupposition dari Nrma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan”. Tetapi, tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif.

Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkhisme, seseorang harus melakukan presuppose Norma Dasar. Meskipun, itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional.

2. Nilai Normatif Hukum

Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.

Validitas dari sistem hukum bergantung dari paktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “perturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkali-kali ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu merubah kandungan isi Norma Dasar.

Perhatian Kelsen pada aspek-aspek normatifitasan ini dipengaruhi oleh pandangan skeptis David Hume atas objektifitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakuan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas Norma Dasar tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Agaknya, sulit untuk memahami bagaimana normatifitas bisa benar-benar dijelaskan dalam basis pilihan-pilihan yang tidak berdasar.

Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, teori politik dan kritik ideologi. Hans Kelsen telah menjadi referensi penting dalam dunia pemikiran hukum. Dalam hukum internasional misalnya, Kelsen menerbitkan Principles of International Law. Karya tersebut merupakan studi sistematik dari aspek-aspek terpenting dari hukum internasional termasuk kemungkinan adanya pelanggaran atasnya, sanksi-sanksi yang diberikan, retaliasi, spektrum validitas dan fungsi esensial dari hukum internasional, pembuatan dan aplikasinya.