SOSIOLOGI HUKUM

SOSIOLOGI HUKUM

[Ditulis kembali oleh www.senaraihukum.com dari berbagai sumber]

Pengertian Defenisi Sosiologi Hukum

Secara sederhana, sosiologi hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Namun sebelum menelaah lebih dalam lagi mengenai pengertian Sosiologi Hukum, perlu diketahui bahwa pendekatan sosiologi hukum menyangkut hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum (Gerald Turkel). 

Beikut adalah pengertian sosiologi hukum menurut para ahli:

1. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto dalam buku Mengenal Sosiologi Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989)
2. Pengetahuan hukum terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto rahardjo dalam buku Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1982)
3. Merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R.Otje Salman dalam buku Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar, Penerbit Armico, Bandung, 1992)
4. Suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari (Soetandyo Wignjosoebroto)
5. Studi sosiologi terhadap fenomena-fenomena hukum spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, typikasi, abolisasi dan konstruksi sosial (David N. Schiff)

Ringkasnya dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Alhasil, pakar sosiologi hukum lebih laik disebut sebagai seorang juris dan bukan seorang sosiolog. Hal itu karena seorang pakar sosiologi hukum pertama-tama harus mampu mengenal, membaca dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Selanjutnya, ia tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tersebut, tetapi ia melepaskan diri keluar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Fungsi Sosiologi Hukum

Fungsi sosiologi hukum adalah untuk memahami perkembangan hukum di suatu negara, mengetahui apakah hukum tersebut efektif apa tidak pada masyarakat, menganalisis penerapan hukum di masyarakat, mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dan mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.

Manfaat sosiologi hukum

Hal-hal yang dapat diketahui mempelajari sosiologi hukum, adalah sebagai berikut:

1.       Sosiologi dan falsafah hukum (perencana dan penegak hukum)

2.       Unsur kebudayaan yang mempengaruhi hukum

3.       Golongan masyarakat yang mempengaruhi hukum

4.       Golongan mana yang diuntungkan dan golongan mana yang dirugikan

5.       Mengtahui kesadaran hukum dan dapat diukur frekuensinya

6.       Mengetahui mentalitas dan perilaku penegak hukum

7.       Mengetahui hukum yang dapat mengubah perilaku

8.       Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum

9.       Kemampuan-kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari Sosiologi Hukum

10.   Memahami hukum dalam konteks sosialnya

11.   Melihat efektivitas hukum baik social control maupun  social engineer

12.   Menilai efektivitas hukum

Konsep-Konsep Sosiologi Hukum

1.       Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial)

Hukum sebagai sosiol control : kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

2.       Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering

Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum.

Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.

3.       Wibawa Hukum

Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo, diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum.

4.       Ciri-ciri Sistem Hukum Modern

Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.

5.       Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum.

Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (White Colour Crime) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

6.       Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi

Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi dalam proses efektivikasi hukum. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas.

7.       Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Semoga bermanfaat.

Referensi:

www.en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_law

www.sosialsosiologi.blogspot.co.id

www.pengertianpakar.com

 www.hedisasrawan.blogspot.co.id

 www.wonkdermayu.wordpress.com